Bupati Warning Camat Jarang Ngantor

KAYUAGUNG – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Ishak Mekki warning seluruh Camat yang tersebar di wilayah Kabupaten OKI agar menghilangkan kebiasaan buruk jarang ngator, mengingat selama ini  berdasarkan pengamatan Bupati OKI banyak camat yang jarang berada di tempat, sehingga banyak kejadian diwilayah Kecamatan tidak terpantau.

Hal ini diungkapkan Bupati OKI Ishak Mekki, bahwa beberapa kejadian kecil di Desa yang berpotensi konflik besar camat tidak mengetahuinya, hal ini disebabkan karena camat yang bertugas dilokasi tersebut sedang tidak berada ditempat.

”Bahkan banyak kejadian di Desa, tetapi saya sebagai Bupati mendapat informasi lebih dulu dibandingkan Camat setempat, dan hal seperti ini sudah sering terjadi, sehingga karena lamban menangani Konflik tersebut ditingkat kecamatan sehingga menjadi Konflik besar,” ujar Bupati.

Ishak Mekki mencontohkan, seperti peristiwa bentrok antara Warga Pematang Panggang dengan perguruan Persaudaraan Setia hati Terate (PSHT) OKI, karena tidak cepat ditanggulangi akhirnya menjadi lebih besar.

”Bentrokan itu berawal dari masalah yang kecil, tetapi karena tidak segera diselesaikan oleh pihak Desa dan Kecamatan, sehingga menjadi peristiwa Konflik yang besar,” ungkap Bupati.

Bahkan Peritiwa besar seperti itu menurut Orang Nomor satu di OKI ini, saat camat di hubungi belum tahu permasalahannya. Ini artinya camat itu jarang berada ditempat.

“Masak informasi lebih dulu Bupati dari pada Camat, dan ini tidak menutup kemungkinan Camat-camat yang lain, banyak camat yang tidak menguasai wilayahnya,” terangnya.

Kedepan menurut Bupati para Camat dan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) OKI harus meningkatkan lagi koordinasi, dengan koordinasi yang terjalin dengan baik maka berbagai potensi dapat segera ditanggulangi.

”Dengan adanya koordinasi yang baik, maka informasi sekecil apapun bisa yang dapat memicu terjadinya konflik jika sampai ke pihak yang dimaksud maka bisa meredam konflik tersebut,” tegasnya.

Kepala Desa dan Camat dituntut segera mungkin menyelesaikan permasalahan tapal batas di tingkatnya masing-masing. Kalaupun hal itu tidak bisa diselesaikan di wilayahnya, maka barulah pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI yang mengambil alih penyelesaian.

“Utamakan penyelesaiannya dengan musyawarah dengan pihak-pihak terkait,” imbuhnya.

Menurut bupati, saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan desa yang belum terselesaikan, seperti masalah plasma, sengketa lahan dan tapal batas.

”Permasalahan seperti ini seharus cukup bisa diselesaikan di tingkat desa dan kecamatan, tidak harus Bupati yang turun tangan,” tegasnya.

Lanjutnya, beberapa desa yang wilayahnya terdapat perusahaan perkebunan, permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan pasti ada, kemudian masalah pembagian plasma dan masalah tapal batas desa.

”Memang ada beberapa masalah itu harus melibatkan Pemkab OKI, tetapi sebelum sampai ke kabupaten, permasalahan itu harus berusaha diselesaikan terlebih dahulu oleh Kades setempat,” ungkapnya.

Bupati berharap kedepan di Kabupaten OKI tidak terjadi lagi konflik, apalagi sekarang ini di setiap desa telah dijaga oleh seorang polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing desa.

“Yang paling penting adalah kerjasama aparat penegak hukum dengan perangkat pemerintah desa berjalan dengan baik. Setiap ada kejadian harus dapat diselesaikan dengan segera, jangan sampai menimbulkan permasalahan yang semakin besar,” tandasnya.(zhva)