Sekda: Perbedaan Data Temuan pansus itu Wajar

KAYUAGUNG – Terkait temuan dari Panitia Khusus (pansus) lahan DPRD OKI  tentang perbedaaan data Hak Guna Usaha (HGU) dan Plasma dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menganggap bahwa perbedaan data itu wajar, mengingat masing-masing SKPD mempunyai peran yang berbeda.

IST

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) OKI Ruslan Bahri, saat di temui diruang kerjanya,menurut sekda,  justru jika masing-masing SKPD terkait memberikan data yang sama persis malah hal itu tidak wajar.

”Masing-masing SKPD ini itu memiliki peran yang berbeda, wajar saja jika data mereka berbeda, justru kalau sama itu kita anggap janggal,” kata Sekda.

Kewajaran perbedaan data tersebut menurut Ruslan, bahwa beberapa SKPD terkait ada yang memegang data Makro, Data dari lapangan, dari data tersebut tentu harus dilakukan verrifikasi sehingga nantinya akan diketahui data yang betul-betul valid.

” Mengenai perbedaan data tentang luas HGU perusahaan, kalau data yang lebih jelas dan Validnya itu ada di Bagian pertanahan, sementera dari Dinas perkebunan  data dari lapangan, kemudian data dari Bapeda dia mengabil data Makro atau garis besarnya saja,” ungkapnya.

Dengan demikian menurut Sekda, dari beberapa SKPD yang menyerahkan data berbeda itu, salah satu SKPD memegang data yang benar-benar Valid.” Misalnya mengenai data HGU, itu data valid ada di tangan bagian Pertanahan, kemudian Badan Pertanahan Nasional, sementara untuk jumlah Plasma, data yang valid itu berda di dinas Perkebunan dan bagian pertanahan,” tegasnya.

Mengenai dibentuknya Pansus lahan, Pemerintah daerah merasa terbantu dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi belakangan ini di kabupaten OKI.

”Nanti kita lihat hasil pansus yang dibentuk oleh DPRD OKI, yang pasti nanti hasil pansus tersbut akan direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah sebagai upaya penyelesaian sengketa yang terjadi,” jelasnya.

Pihaknya berharap, sengketa lahan itu dapat segera terselesaikan secepatnya sesuai dengan target dari gubernur Sumsel Ir Alex Noerdin bahwa tahun 2013 mendatang sengekata lahan di sumsel semuanya selesai.

”Kita akan berupaya  penuhi target dari pemerintah provinsi, bahwa di tahun 2013 di OKI tidak ada lagi masalah sengketa lahan,” katanya.

Menurut Sekda, pemerintah daerah tentu saja akan terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat maupun perusahaan yang ada dikabupaten OKI.

”Kita sebagai pemerintah daerah hanya bisa memediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan, untuk mencari jalan keluar secara bersama tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan,” terangnya.

Sementara itu  ketua Pansus lahan, Abdiyanto, mengatakan bahwa beberapa minggu ini Pansus sudah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari beberapa SKPD terkait dengan perkebuanan.” Saat ini kita baru mengumpulkan data dari SKPD, ternyata data yang kami peroleh saat ini banyak yang berbeda,” ujar Anggota Komisi II DPRD OKI ini.

Menurut  Politisi dari Partai PDI P ini, beberapa data yang diperoleh dari SKPD, seperti dari Bagian Pertanahan, Ekonomi, kemudian Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan, banyak perbedaan data.” Data yang diserahkan kepada kita dari masing-masing SKPD itu tidak sama, artinya data dari SKPD yang satu dengan data dari SKPD yang lain itu tidak sama,” jelasnya.

Setelah nanti data terkumpul, pansus selanjutnya akan turun kelapangan, terutama Perusahaan yang saat ini masih ada masalah dengan masyarakat yang akan kita datangi.” Disana nanti kita akan cek, berapa luas lahan, HGU, Plasma, data perusahaan akan kita sesuaikan dengan data dari SKPD yang sudak kita terima,” jelasnya. (zhva)